Jakarta - Sistem pertanian di Indonesia mengarah pada liberalisasi masyarakat pedesaan. Harga yang dibayar dari sistem ini adalah makin tingginya angka penduduk miskin. "Kekurangan pangan dalam spektrum yang luas, tidak jauh berbeda dengan sistem tanam paksa yang pernah diterapkan penjajah," kata Ketua Aliansi Pertanian Indonesia Muhammad Nusridin saat peluncuran buku 'Right to Food From Justicidialty to Agrarian Reform' di Hotel Bintang, Jalan Raden Saleh, Jakarta, Kamis (12/4/2003). Dia melihat perubahan sistem pertanian di Indonesia hanya semangatnya saja yang bertujuan untuk menyejahterakan petani. "Cuma semangatnya saja. Sistemnya tidak berubah, masih mengadopsi penjajah," tuturnya. Ketua PBHI Jhonson Pandjaitan mengatakan, persoalan tanah dan lahan pertanian di Indonesia akan berhasil jika dilakukan reformasi agraria. "Perlawanan harus terus kita lakukan untuk melawan kesewenang-wenangan negara atas hak tanah rakyat," kata Jhonson. Jhonson menilai, persoalan pangan di Indonesia bukan seutuhnya karena persoalan alam. Tapi persoalan ini tidak terlepas dari masalah struktural dan kultural masyarakat. Arimbi Heru Putri dari Komisioner Komnas Perempuan melihat, pembangunan agraria saat ini telah dimanipulir oleh pemerintah dengan cara membagi-bagikan tanah. "Asal muasal tak jelas . Kerap tanah yang semula dimiliki petani tahu-tahu dimiliki pemilik modal," cetus Arimbi. (mar/sss)
Sumber : detik finance
Tidak ada komentar:
Posting Komentar